by

Program Pamsimas Menjawab Kebutuhan Masyarakat Pesisir

ROKAN HILIR — Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.

Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

PEMKAB ROHIL UBAH POLA HIDUP MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PAMSIMAS

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) sudah melaksanakan program pamsimas dan sanitasi dan telah dinikmati sebagian masyarakat.

Kadisperkim Zulfahmi mengatakan, pamsimas merupakan salah satu program nasional dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat dengan dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kontribusi masyarakat.

Kegiatan ini didukug kementerian pekerjaan umum sebagai executing agency bersama dengan kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan. Adapun tujuan pamsimas secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat.

 

 

Untuk Rohil, Perkim mengajukan beberapa Kecamatan yang kesusahan dalam penyediaan air bersih seperti Kecamatan Bangko, Pekaitan, Palika, Sinaboi, Kubu, kubu Babussalam, Batu Hampar serta Pekaitan.”Kita sudah mengajukan long lis dan nanti nya akan ada short lis dan disitulah penajaman desa mana yang akan dapat dan kementrian juga sudah menyatakan kita dapat, ”sebutnya.

Dalam program Pamsinas itu sendiri, 70 persen berasal dari APBN, 10 persen dari dana desa serta 20 persen berasal dari kontribusi masyarakat baik in cash maupun in kind. Selain itu kriteria desa yang dapat berpartisipasi dalam Program

Zulfahmi menambahkan Pamsimas merupakan salah satu program nasional dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat dengan dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kontribusi masyarakat, dan kegiatan ini didukung kementerian pekerjaan umum sebagai executing agency bersama dengan kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan.

Tujuan pamsimas secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun modelpenyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi masyarakat.

Untuk Rohil, Perkim mengajukan beberapa Kecamatan yang kesusahan dalam penyediaan air bersih seperti Kecamatan Bangko,Pekaitan, Palika, Sinaboi, Kubu, kubu Babussalam, Batu Hampar serta Pekaitan. Adapun kriteria desa yang dapat berpartisipasi dalam Program Pamsimas III di bagi menjadi 2 kategori yaitu, Desa Baru yang berarti belum mempunyai akses air bersih, desa perluasan yang berarti sudah ada akses air minum dan masih perlu pengembangan baik pelayanan serta teknisnya.

Kepenghuluan Wilayah Pesisir Menjadi Prioritas.

Selain program bantuan, Pamsimas sendiri lebih memprioritaskan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) bagi kepenghuluan didaerah pesisir, karena itu Dinas Perumahan dan Pemukiman Rohil melakukanpenjaringan terhadap 83 kepenghuluan.
“Hasilnya, lebih diprioritaskan kepenghuluan yang berada di daerah pesisir seperti Kecamatan Batu Hampar, Pekaitan,Bangko, Sinaboi, Kubu, Kubu Babussalam serta Pasir Limau Kapas (Palika),” terang Zulfahmi.

Selain itu, sebut Zulfahmi, telah dilakukan penjaringan terhadap kepenghuluan yang berminat dalam program Pamsimas yang di usulkan.
Dari penjringan, tambahnya, nantinya dilakukan seleksi Tim Panitia Kemitraan (Tim Pakem) yang di ketuai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang melibatkan Dinas Perkim, PUTR serta Dinas Kesehatan.
“Dalam istilah Satkernya Long lis ada 83 kepenghuluan, dan dari 83 kepenghuluan itu nanti nya akan dilakukan seleksi menjadi short lis dan hanya menjadi 25 kepenghuluan yang akan mendapatkan program pamsimas dinilai berdasarkan proposalsurat minat,” katanya

Program Pamsimas lanjutnya, berbeda dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dimana dalam program pamsimas ada penyertaan dari kepenghuluan dan masyarakat dengan rincian 70 persen dari pemerintah, 10 persen dari dana desa serta 20 persen dari masyarakat.

TAHUN 2019 PERKIM KEMBALI DAPATKAN 7 MILYAR UNTUK SANITASI

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) setempat tahun ini menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang puluhan milyaran rupiah.

Suksesnya intansi tersebut menjemput anggaran dikementerian patut diacungi jempol karena instansi pemerintah kabupaten tidak lagi menyusu dengan APBD.Hal ini dinilai suatu keberhasilan bagi pemimpin daerah dimana dia sukses menekankan bawahannya agar tidak lagi bergantung pada APBD.

Adapun kegiatan dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2019 ini yaitu Infrastruktur Bidang Sanitasi, MCK dan Bantuan Prioritas Rumah Swadaya (BPRS). Untuk pembangunan Sanitasi dan MCK, Perkim mendapatkan dana sebesar 7 milyar lebih dari kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Drs.H.Surya Arfan,M.Si berharap agar sanitasi maupun MCK program pemerintah pusat, Kementerian Umum dan Tata Ruang bisa dikembangkan oleh masyarakat, Misalnya dibangun 100 unit, masyarakat harus bisa membanguan 1000 Unit.

“Hal ini mengingat keterbatasan anggaran sehingga tidak mungkin pemerintah membantu semua masyarakat,” Kata Surya Arfan saat membuka Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baru-baru ini.

Sekretaris Daerah berharap jika tahun ini anggaran pusat dikucurkan mencapai Rp 7 miliar, Tahun selanjutnya ada peningkatan nilai. ” Banyak pos anggaran di pusat, Karena Rokan Hilir masuk daerah administrasi terpencil jadi kita harus aktif jemput bola,”Ujarnya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Budi Mulya.ST membenarkan adanya penurunan angka dana pusat yang dikucurkan ke rokan hilir antara tahun 2018 dan 2019. Sehingga berdampak pengurangan Tenaga Fasilitator Lapangan yang bertugas. untuk tahun 2019 Dana Alokasi Khusus Sanitasi terdapat untuk 7 Kepenghuluan di antaranya 5 untuk Kecamatan Bangko dan 2 untuk Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika). Sedangkan untuk MCK sebanyak 7 unit untuk Pondok Pesantren di 5 kecamatan.

Masyarakat Kepenghuluan Sungai Kubu Ucapkan Terimakasih

Bantuan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang dibangun Pemerintah Pusat di Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir tak lama lagi akan segera dapat dinikmati warga.

“Sekarang sedang dalam proses pengerjaan, Insya’Allah setelah selesai jangka waktu pengerjaan sudah dapat dinikmati masyarakat,” kata Penghulu Sungai Kubu, Bulkrim.

Bantuan sarana air bersih ini bersumber dari Dana APBN tahun 2019 Anggaran Rp 372.000.000. Masyarakat yang akan mendapatkan bantuan air bersih tersebut radius satu kilo empat ratus dari titik pengeboran air bersih dengan menggunakan slang pipa.
“Insya’Allah warga yang tinggal dipinggir jalan lajur dua ini sekitar sepanjang 1,400 meter akan menikmati air bersih kurang lebih hampir ratusan Kepala Keluarga (KK),” ujarnya.

“Penyaluran air bersih ini kepada masyarakat dengan sistem di kelola Kelompok Kesuwadayaan Masyarakat (KKM) Sungai Kubu bersatu,” ujarnya.
Sementara Pemerintah desa sendiri akan kembali mengajukan proposal ke Pemerintah dalam mendapatkan bantuan penambahan pipa, dengan begitu nantinya warga yang diluar jangkauan pipa saat ini dapat teralirkan air bersih.

“Ada anggaran sekitar Rp 200 juta lagi yang akan dikucurkan pemerintahan tahun 2020 mendatang, tapi harus melalui pengajuan proposal, kalau nanti anggaran itu bisa kita dapatkan, maka masyarakat akan lebih lagi mendapatkan air bersih, karena dana sebesar itu kalau dibelikan pipa pasti cukup banyak,” pungkasnya (Advertorial)

News Feed