ROKAN HILIR (seribukubah.com) – Komisi C DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) setempat di ruang Rapat Utama Kantor DPRD Rohil, Selasa (16/6/2020). Rapat membahas tentang pencapaian kinerja pada program kerakyatan yang diusung oleh Dinas tersebut.
Rapat dipimpin Ketua Komisi, Muhar Riza dihadiri Wakil ketua Basyiran Nur Efendi, Sekretaris Komisi Fajrul Hidayat Lubis, Anggota Komisi C, Firdaus, Sudirman, Maria Tambunan, Ilhami dan Sumirah dan Anggota lainnya.
Sementara Dinas Perkim hadir antara lain Kepala Dinas Zulfahmi,ST,MT, Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman, Tito Satria, Kabid PSU, Syafaruddin Toeh, Kabid Perumahan Yuniardi, Kasi Penyediaan Perumahan dan Rehabilitasi Perumahan, Novi Kopriyadi dan Kasi lainnya.
Muhar Riza mengatakan hearing membahas hal-hal urgen yang berkaitan dengan masyarakat, karena menurutnya program Dinas Perkim bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak.
“Tadi banyak dijelaskan masalah ada juga rumah layak huni MCK dan sebagainya ya kita mengapresiasi sampai saat ini,” kata Muhar Riza kepada sejumlah wartawan, usai acara.
Disampaikannya, atas penjelasan dari Dinas Perkim terkait banyak program yang sudah dikerjakan dan selesai pada tahun 2017 dan 2019 lalu, pihaknya mengaku cukup puas.
Meski demikian, Muhar berpesan agar pihak pihak terkait jangan cepat berbangga diri, karena masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus dilaksanakan agar Rohil ke depannya lebih baik lagi.
“kita berharap pembangunan-pembangunan kedepannya lebih menyentuh masyarakat secara adil dan merata, tentunya perlu koordinasi yang baik antara DPRD dan dinas dinas terkait,” ujarnya
Sementara itu, Zulfahmi menyampaikan pihaknya sudah menjelaskan panjang lebar tentang capaian program dari tahun 2017 sampai 2019 yang sudah terlaksana. Untuk 2020 terangmya masih sedang berjalan sehingga belum bisa dijelaskan.
Masih kata Zulfahmi, progragm RLH masih merupakan program yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Komisi C, ujarnya juga berharap program RLH terus dikerjakan dan dianggarkan meskipun dalam keterbatasan keuangan dalam kondisi pandemi.
Untuk program air bersih, lanjut Zulfahmi, pada tahun 2017 sampai 2019 sudah banyak diselesaikan. Adapun sumber dana pengerjaan air bersih tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). “Sementara Program Pamsimas pada tahun 2019 sudah dikerjakan di 24 Kepenghuluan. Tahun 2020 ini ada 10 Kepenghuluan,”ujarnya.
Sedangkan untuk program Sanitasi, pada tahun 2018, 2019 dan 2020, Dinas Perkim sudah lebih dari 60 Kepenghuluan se Kabupaten Rohil sudah dikerjakan. Dan saat ini sudah berfungsi dengan baik.
“Ini akan terus kita kerjakan untuk menuju akses Universal, SDGs (Sustainable Development Goals) dimana akses berkelanjutan terhadap Sanitasi, air bersih yang mana ada angka 100 0 100 yang maksudnya 100 persen masyarakat menikmati air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses terhadap Sanitasi dasar,”sebut Zulfahmi.
Kedepannya, kata Zulfahmi, Dinas Perkim akan terus bekerja untuk menuntaskan bagaimana program 100 0 100 tersebut bisa dicapai oleh masyarakat Rohil sehingga tidak ada lagi yang tidak menikmati air bersih. Semua Sanitasinya sudah layak dan tidak ada lagi kawasan kumuh di Kabupaten Rohil.
“kami sangat berbesar hati atas apresiasi yang sudah disampaikan oleh Komisi C, kemudian juga pasti ada kritikan dan saran, semua sudah kita tampung semua sudah kita rangkum untuk perbaikan kedepannya,” pungkasnya (mg)
