by

DPRD Pertanyakan Sejumlah Warga Tidak Dapatkan Hak Pilih Pada Pilpeng Bagan Jawa

BAGANSIAPIAPI (seribukubah.com) –  Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi SE mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko bahwa ada sejumlah warga setempat yang tidak mendapatkan hak pilihnya pada Pemilihan Penghulu (Pilpeng) setempat.

Hal ini disebabkan mereka tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga Panitia Pilpeng tidak memberikan surat undangan pemilih.

Pihak DPRD mempertanyakan hal itu apakah ada dasarnya sehingga ada banyak pengaduan warga yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya sebagaimana Undang-Undang bahwa hak pilih dilindungi.

“Kita ingin tahu dan mempertanyakan, apa dan mengapa mereka yang tidak terdaftar tidak bisa memilih. Sementara kawan-kawan atau warga yang di sini itu memang dia punya hak pilih walaupun tidak terdaftar dia punya haj pilih secara peraturan mereka punya KTP dan mereka warga sini,” kata anggota Dewan yang akrab disapa Abbas itu, Senin (21/12/2020)

Jadi, kata Abbas, dirinya langsung mendatangi sekretariat panitia untuk memenuhi permintaan dari kawan-kawan warga Bagan Jawa bagaimana sebagian warga yang tidak dapat memilih itu supaya ada solusi untuk mereka menyalurkan hak pilih.

“Kata panitia hal itu sudah diikat oleh aturan makanya tidak bisa, sedangkan aturan secara nasional saja contoh itu Pilkada, Pemilihan Gubernur apabila ada warga kita yang tercecer anggaplah tidak terdata tetapi dia punya hak dan dia memenuhi syarat untuk memilih saja bisa. Kalau di sini katanya sudah terkunci,” sebutnya.

Terkait prihal ini, kata Abbas, pihaknya melalui Komisi A akan memanggil pihak PMD Rohil, untuk meminta klarifikasi aturan apakah yang menentukan hilangnya hak pilih seorang warga negara.

“Kalau panitia sifatnya menurut mereka hanya menjalankan aturan, nanti kita akan Panggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melalui Komisi A untuk melihat regulasinya,” ujarnya.

Abbas menduga, bahwa ada ratusan warga yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilpeng Serentak lanjutan di Kepenghuluan Bagan Jawa ini. Sedangkan pada Pilkada kemarin warga tersebut bisa memilih dan di Pilpeng mereka tidak bisa dengan alasan terkunci aturan.

Plt Kadis PMD Yandra melalui Kasi Penataan Desa dan Pengembangan Aparatur Desa Sugianto SAp menjelaskan, terkait adanya ratusan pemilih diduga tidak dapat undangan pemilih tersebut merupakan sebuah opini, seyogyanya memang sesuai Perda nomor 9 tahun 2015, bahwa syarat memilih harus terdaftar di pemilih sebagaimana isi pasal satu.

Bahkan, sambung Sugianto, pihak kepenghuluan jauh hari sudah melakukan sosialisasi melalui unsur aparat kepenghuluan. Bahkan Coklit juga dilakukan oleh RT RW setempat.

Lanjutnya, bahwa panitia juga sudah mengimbau dengan memakai pengeras suara, apabila ada warga yang tidak terdaftar agar segera melapor ke panitia agar dimasukan ke DPS.m sebelum ditetapkan ke DPT.

“Sebelum ditetapkan, data ini diberikan ke seluruh calon. Setelah itu kembali ke panitia, setelah itu seluruh calon menyepakati bahwa data pemilih itu sudah riil. Maka tidak ada lagi yang namanya pemilih tidak terdaftar,” terang Sugianto.

Itu artinya, jelasnya, bahwa Pilpeng ini berbeda dengan Pilkada, Pileg dan Pilpres. Kalau tidak terdaftar bisa memilih dengan KTP. “Kalau pemilihan Penghulu ini berbeda, dasarnya warga itu tidak masuk ke dalam DPT berdasarkan Perda no 9 tahun 2015 maka itu sudah terkunci,” pungkasnya. (mg/rls)

News Feed