Jakarta – Dalam Launching Patch 1.7.3, Penilaian Case Management System (CMS) dan Sosialisasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online yang dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Yunan Harjaka, membacakan hasil penilaian CMS kepada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI periode Januari sampai dengan Desember 2022.
Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung Dr. Ketut Sumedana SH.MH., saat siaran pers Kamis (12/1/2023) menyampaikan ke awak media.
Tingkat Kejaksaan Tinggi
Juara I: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Juara II: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Juara III: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Tingkat Kejaksaan Negeri
Kejaksaan Negeri (dengan jumlah SPDP 0 s.d 100)
Juara I: Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen
Juara II: Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
Juara III : Kejaksaan Negeri Tomohon
Kejaksaan Negeri (101 s.d 200 SPDP)
Juara I: Kejaksaan Negeri Karanganyar
Juara II: Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
Juara III: Kejaksaan Negeri Ponorogo
Kejaksaan Negeri (201 s.d 300 SPDP)
Juara I: Kejaksaan Negeri Tanah Laut
Juara II: Kejaksaan Negeri Polewali Mandar
Juara III: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
Kejaksaan Negeri (301 s.d 500 SPDP)
Juara I: Kejaksaan Negeri Dumai
Juara II: Kejaksaan Negeri Banda Aceh
Juara III: Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu
Kejaksaan Negeri (501 s.d 1000 SPDP)
Juara I: Kejaksaan Negeri Banyuwangi
Juara II: Kejaksaan Negeri Sleman
Juara III: Kejaksaan Negeri Kampar
Kejaksaan Negeri (>1000 SPDP)
Juara I: Kejaksaan Negeri Deli Serdang
Juara II: Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Juara III: Kejaksaan Negeri Labuhan Batu
Tingkat Cabang Kejaksaan Negeri:
Juara I: Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli
Juara II: Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar
Juara III: Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao
CMS merupakan database penanganan perkara di Kejaksaan yang saat ini terus berkembang dan terintegrasi dengan berbagai sistem informasi lain antara lain Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), buku register perkara, dan laporan perkara secara elektronik. Semua terintegrasi untuk menuju “Satu Data Kejaksaan” guna mendukung “Satu Data Indonesia”.
Selanjutnya, agar CMS dapat mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan, maka Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) dengan didukung jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung terus melakukan pembaharuan CMS. “Sumber: Puspenkum Kejagung”. (ded)