ROKAN HILIR (seribukubah.com) – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang akan dihelat pada 9 Desember 2020 ini, Kelompok Para Buzzer atau pendengung alias Lonceng mulai bermunculan. Keberadaan mereka untuk mendongkrak popularitas paslon hingga menyebar hoaks terhadap rival paslon yang mereka dukung.
Gemuruh buzzer kian lantang, dengan bersembuyi di balik topeng berbagai kepentingan publik di media sosial. Aksi buzzer mendengungkan isu-isu panas untuk membesarkan branding tokoh politik atau pasangan calon yang didukung.
Setidaknya seorang Buzzer harus memiliki inteligensia dan kemampuan kelas wahid dalam membentuk opini publik yang diharapkan dapat mendongkrak popularitas seorang paslon mereka dengan membuat isu politik yang logis demi menarik hati pemilih.
Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram,WA dan Messenger menjadi alat terbaik untuk memberikan konten-konten tepat sasaran kepada publik
Ketika akan menggiring opini publik pada Pilkada, mereka biasanya akan membuat konten pengdongkrak popularitas paslon, kemudian akan memviralkan pesan tersebut dengan akun miliknya. Selain akun pribadi para Buzzer juga membangun berbagai akun- akun palsu lalu melakukan manuver publis pada seluruh penjuru media sosial secara masif.
Ketua Bawaslu Rohil Syahyuri, ketika dimintai tanggapannya mengatakan, sampai saat ini regulasi PKPU terbaru tentang kampanye belum terbit “, PKPU nya sudah direvisi namun belum disahkan, mungkin dalam waktu dekat ini,” kata Syahyuri saat dihubungi www.seribukubah.com, via ponselnya, Sabtu (12/9).
“Cuma kalau mereka melakukan semacam black Champaign atau isu- isu SARA, bisa dikenakan pada UU ITE,” sambungnya.
Meski demikian, Syahyuri mengatakan permainan buzzer di Rohil khususnya masih masuk dalam kategori standar.
“Masih terkategori memperkenalkan calon masing-masing, tatanannya masih menjagokan calon masing-masing, belum saya jumpai yang menjelek-jelekkan pasangan lain,” katanya.(mg)
