Soal penggusuran warung remang diperbatasan Riau-Sumut, ini kata Bachid Madjid

Baganbatu (Seribu Kubah) – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), HM Bachid Madjid mengaku keberatan mengomentari soal penggusuran warung remang-remang dan rumah liar, diperbatasan Riau-Sumatera Utara (Sumut) yang dilakukan Upika Bagan Sinembah beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya berat kita mengomentari hal ini, di satu sisi mereka masyarakat kita. Karena bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dianugerahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Mereka itu rakyat, namun disitu ada kepentingan lebih besar lagi. Terutama sekali kepentingan di belakang warung remang dan rumah liar itu HGU PTP dan dilindungi oleh Negara,” ungkap Bachid Madjid kepada Seribukubah.com di Baganbatu, Minggu (27/8/2017).

Sementara, lanjut pria yang akrab disapa H. Akib itu, didepan warung tersebut juga tanah milik JMD hak milik jalan. Menurutnya, tanah tersebut selamanya dipakai dan tidak bisa digunakan untuk bangunan oleh siapapun.

“Kemaren (Jumat, red) kita berunding bersama Upika dan Anggota DPRD Rohil dari pagi hingga mau sholat Jumat membahasnya. Namun, belum ada keputusan dan akan dilanjutkan minggu depan jika tidak ada aral melintang,” katanya. Karena itu, dia menyarankan agar korban penggusuran tersebut diberikan tempat yang layak untuk berjualan.

“Jika mau berjualan dipingir jalan silahkan dan berikan gerobaknya. Tapi jangan buat rumah disitu. Misal diberikan gerobak sorong, sampai jam berapa mereka berjualan nanti ada batas waktunya,” tutur Akib.

Sebelumnya camat mengatakan bisa berjualan di jalan itu, mulai dari jam 4 sore sampai pagi, cuma diwaktu siang tidak boleh digunakan karena lokasi itu harus dibebaskan seperti di kota.

“Contoh di Kota Rantau Perapat, itukan kalau waktu malam penuh berjualan, siangnya tidak boleh ada lagi. Maunya kita di Baganbatu seperti itu juga dan indah dipandang mata,” katanya.

Terkait rumah liar memang tidak ada izin, dipingir jalan itu meurutnya tidak ada camat maupun desa yang berani mengeluarkan izin.

“Jika mereka mengatakan berhak tinggal dimana itu betul, namun ada yang mengatur, seperti di pinggir jalan umum itukan bukanlah hak mereka, itu adalah hak jalan dan masih ada kepentingan yang lebih berhak lagi,” tegasnya.

Ia mengatakan, jika diizinkan bangunan dipinggir jalan maka jelas keamanan bisa terganggu, karena kenderaan yang melintas kecepatan 80 dan gerobak dekat merapat dijalan. Sementara yang membangun rumah itu sekitar dua dan tiga meter dari jalan aspal.

“Mana tahu kencang mobil dan tertabrak rumah mereka siapa mau dituntut nantinya. Yang jelas membangun dipinggir jalan sudah melanggar peraturan,” ujarnya.

Tak hanya itu tambah Akib, menurut keterangan dari Kapolsek Bagan Sinembah, diwilayah perbatasan itu rawan peredaran narkoba.

“Boleh tanyakan kepada Kapolsek nanti, bahwa sana bolak balik ditemukan sabu. Jadi kita bukan mengusir begitu saja tidak, bahwasanya itu adalah pintu gerbang sering dijadikan tempat maksiat dan peredaran narkoba,” katanya.

Sedangkan penggusuran warung remang diperbatasan Riau-Sumut, menurut Camat ia sudah pamitan dengan Bupati Rohil dan kepada sejumlah Anggota DPRD Rohil, bahkan mendukung.

“Jadi jangan diartikan kami menggusur orang 150 KK ini tidak beralasan, kami ingin membersihkan supaya pintu gerbang bersih dari tempat maksiat dan peredaran narkoba,” katanya menirukan pernyataan Camat Bagan Sinembah.

“Karena itu jika mau berjualan ditetapkan dari jam sekian ke jam sekian, dan tidak ditetapkan tempat lokasi jualan dan tidak boleh dibangun. Camat sudah mengatakan demikian dan saya hanya menyampaikan, sebenarnya saya tak berhak sampaikan itu, tapi Camat sudah menyampaikan makanya saya sampaikan,” katanya mengakhiri. (Samsul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *