Kejaksaan Terima Berkas Tersangka Pengangkutan Orang Tanpa Dokumen

Bagansiapiapi, Seribu Kubah – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir, Provinsi Riau, Selasa (18/4/2017) menerima berkas pelimpahan tersangka kasus pengangkutan orang tanpa dokumen yang melibatkan nakhoda, pemilik dan Anak Buah Kapal (ABK) KM Bahtera.

“Hari ini penyidik Imigrasi Kelas II Bagansiapiapi menyerahkan berkas pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus pengangkutan orang tanpa dokumen. Berkas dinyatakan lengkap (P21),” kata Kepala Kejari Rohil Bima Suprayoga melalui Kasi Pidum Sobrani Binzar didampingi Jaksa Ronny Hutagalung.

Dalam perkara ini ada enam tersangka yang ditingkatkan menjadi terdakwa yakni inisial Ez, Fb, Bp, My, Da dan Ia. Keenam tersangka ditangkap Imigrasi Tanjung Balai yang diserahkan ke Imigrasi Dumai. Belakangan setelah diperiksa titik koordinat penangkapan ternyata masuk ke dalam Pulau Tokong di gugusan Pulau Jemur Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

Sobrani menjelaskan, ditangkapnya terdakwa karena diketahui membawa sekitar 140 orang dari Malaysia ke wilayah Indonesia. Dalam perjalanan persisnya saat itu tiba di perairan Pulau Tokong, mereka dicegat pihak Imigrasi.

140-an orang itu sebelumnya dijemput dari dua titik di wilayah Malaysia lantas dibawa dengan menempuh jalur laut menuju ke pelabuhan tikus guna menghindari Imigrasi, pasalnya tak mengantongi dokumen perjalanan dengan mengunakan kapal berbobot 7 gross tonnage (GT) tersebut.

“Kesepakatannya, untuk pengangkutan setiap orang akan memberikan imbalan Rp750 ringgit. Kapal berangkat dari Tanjung Balai Asahan pada 16 Januari 2017 pagi, sementara penangkapan terjadi pada 20 Januari dalam perjalan pulang,” jelasnya.

Mereka kata Sobrani terancam dengan dakwaan pertama pasal 120 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan dakwaan dua pasal 114 ayat 1 UU nomor 6  tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto pasal 55 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun.

Pelimpahan perkara itu diwarnai kejadian pengantian Penasehat Hukum (PH), dimana sebelumnya Fitri SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda yang mendampingi para tersangka. “Saya ditunjuk pihak Imigrasi, dan telah mendampingi mulai tingkat penyidikan sampai pelimpahan perkara, tau-tau ada lagi yang ditunjuk,” kata Fitri.

Dia mengatakan tidak ada persoalan bila mengetahui hal tersebut sebelumnya, namun baru mengetahui pada saat pelimpahan.

Menanggapi hal itu Sobrani mengatakan persoalan tersebut tidak menjadi kendala. Pihaknya menunjuk penasehat hukum lain dengan pertimbangan kasus tersebut memiliki ancaman hukuman yang tinggi.

“Kami lakukan penunjukkan saat pemeriksaan tahap dua, nanti di pengadilan bisa saja PH-nya lain lagi,” demikian Sobrani Binzar. (Ded)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *