Bagan Sinembah Raya, Seribu Kubah – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bagan Sinembah Raya kali ini diprioritaskan pembangunan infrastruktur, namun yang paling diutamakan adalah pembangunan kantor kepenghuluan. Pasalnya, hingga saat ini masih ada lima kantor kepenghuluan di kecamatan itu belum memiliki kantor.
“Ada lima kantor kepenghuluan di kecamatan ini yang harus diperhatikan, karena hingga saat ini belum memiliki kantor kepenghuluan dan masih menumpang dan nyewa,” kata Camat Bagan Sinembah Raya, Hadiyono dalam acara Musrenbang yang digelar di Aula Kantor Camat, Senin (20/2/2017).
Kegiatan Musrenbang ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Suandi S.Sos dan dihadiri Anggota DPRD Rohil Riyadi, Abdullah dan Maston, serta dinas terkait dan seluruh datuk penghulu, lurah se Kecamatan Bagan Sinembah Raya.
Hadiyono menambahkan bahwa para datuk penghulu di lima kepenghuluan itu sangat mengharapkan pembangunan kantor, mengingat lahan untuk dijadikan tempat perkantoran telah disiapkan.
“Tanahnya sudah ada dan dihibahkan, tinggal menunggu adanya anggaran dana pembangunan,” ujarnya.
Adapun lima kepenghuluan yang belum memiliki kantor itu diantaranya Kepenghuluan Makmur Jaya, Kepenghuluan Bagan Sinembah Jaya, Kepenghuluan Ampean Rotan Makmur, Kepenghuluan Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Suka Jadi Jaya.
Baca juga:
Pukat Harimau Merajalela, Pemerintah Diminta Serius Perketat Pengawasan
Selain mengusulkan kantor penghulu, Camat juga mengharapkan pembangunan jalan penghubung antar kepenghuluan dan antar kecamatan. “Jalan penghubung ini juga sangat kami harapkan,” pintanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Rohil daerah pemilihan (Dapil) IV, Riyadi menyebutkan bahwa hingga saat ini anggaran dana semakin defisit. Untuk itu yang harus menjadi prioritas adalah yang memang benar-benar dibutuhkan.
“Ada hal-hal yang harus diprioritaskan seperti pendidikan dan kesehatan. Misal, tidak adanya aliran arus listrik disekolah. Selain itu puskesmas juga seharusnya sudah ada. Makanya untuk perencanaan yang akan diusulkan diusahakan yang harus betul-betul diprioritaskan. Untuk infrastruktur lainnya di kelurahan juga kita usahakan, karena di kelurahan tidak ada Alokasi Dana Desa (ADD),” kata Riyadi. (Samsul)
