Pekanbaru, Seribu Kubah – Bupati Rokan Hilir H. Suyatno menghadiri apel dan rapat kerja (raker) Komitmen bersama Pemerintah Daerah, TNI/Polri dengan Pelaku Usaha Perkebunan/Kehutanan dalam rangka pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Acara digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (3/2) pagi.
Selain dihadiri Bupati Rohil turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, Pangdam I BB Mayjen. L. Pusung, Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, serta sejumlah Bupati dan Walikota se Provinsi Riau juga pelaku perkebunan serta tokoh masyarakat Riau.
Raker langsung dibuka oleh Kepala BNPB yang intinya meminta kepada semua pihak bersama-sama mengantisipasi terjadinya karlahut diwilayah masing- masing. “Musibah karhutla sudah menjadi isu nasional, mari bersama menjaga dan mencegah terjadinya karhutla,” himbau Willem.
Bupati Rohil H Suyatno mengatakan akan bekerja keras untuk mencegah dan mengatasi terjadinya karlahut di wilayahnya.
“Kita akan terjunkan seluruh stakeholder untuk mengantisipasi terjadinya karlahut di Rohil. Kita himbau semua kalangan baik perusahaan dan masyarakat untuk menjaga dan mencegah karlahut,” kata Suyatno.
Sementara itu Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam sambutannya menegaskan komitmen Riau tak akan kembali mengalami karhutla seperti tahun-tahun sebelumnya yang berdampak pada bencana asap, yang puncaknya terjadi pada tahun 2015 lalu.
Komitmen untuk membebaskan Riau dari bencana asap akibat karhutla ini, katanya sudah berjalan diterapkan olehnya dengan Pergub Nomor 5 Tahun 2015, tentang Rencana aksi pencegahan karhutla di Riau. Ia berharap dukungan semua pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk tidak membakar hutan dan lahan.
“Tahun lalu alhamdulillah asap jauh berkurang di Riau. Ini tentu karena semua bekerja melakukan pencegahan dini. Dan kita sudah melakukan rencana aksi pencegahan karhutla,” kata gubernur yang akrab disapa Andi Rachman itu.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan betapa pentingnya langkah pencegahan dilakukan ketimbang melakukan penanggulangan yang lebih banyak memakan kerugian. Pemerintah telah melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan karhutla kepada masyarakat.
Andi menuturkan, Jokowi berpesan pada kepala daerah yang hadir dalam Rakornas tersebut agar kebakaran lahan dan hutan di 2015 lalu menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah.
Saat itu, lanjut dia dampak dari kebakaran tidak hanya menekan angka pertumbuhan ekonomi tapi juga mempengaruhi sektor penerbangan serta banyak sektor lainnya yang membuat Riau menderita kerugian yang sangat besar.
“Tahun 2015 waktu itu kerugian yang diderita oleh beberapa daerah yang mengalami bencana asap termasuk Riau, mencapai angka Rp220 triliun,” sebut Andi.
Gubri menambahkan selain kerugian materil, negara juga mengalami banyak kerugian lainnya seperti jumlah penderita ISPA. Angka korban penderita ISPA yang diterima oleh negara pada tahun tersebut mencapai 504 ribu orang terutama anak-anak dan lansia. Dampak lain yang juga dirasakan adalah hilangnya habitat keragaman hayati kita.
“Keragaman hayati ini juga dampak yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Karena ada 2,6 juta hektar lahan dan hutan terbakar,” ujar dia lagi.
Kepada Presiden, Andi melaporkan saat ini sudah ada dua kabupaten di Riau yang menetapkan status siaga darurat sebagai langkah antisipasi untuk mengawasi lahan rawan yang berpotensi besar akan dibakar oleh para perambah maupun masyarakat tak bertanggung jawab.
“Status ini juga sudah kita terpkan untuk seluruh kabupaten dan kota yang ada di Riau belum lama ini, hal ini membuat kita lebih leluasa bergerak melakukan antisipasi, baik antisipasi oleh pihak TNI, Polri maupun oleh pihak pelaku usaha,” terangnya.
Jika semua pihak komitmen dan bahu-membahu melakukan antisipasi, Andi optimis target Riau bebas asap pada 2017 bisa tercapai. “Masyarakat harus menyadari bahwa membakar hutan terutama untuk membuka lahan sebenarnya sangat merugikan,” tuturnya. (jon/dgt)
